KETIKKABAR.com – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11).
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, bersama para pimpinan DPRA.
Gubernur yang akrab disapa Mualem hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Dokumen KUA-PPAS itu sebelumnya telah diserahkan langsung oleh Sekda Aceh dan jajaran TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli pada Rabu (12/11), sebelum dibahas Badan Anggaran (Banggar) dan dibawa ke paripurna untuk disetujui bersama.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan Aceh tahun depan.
Pemerintah Aceh, katanya, berkomitmen memaksimalkan anggaran guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Mualem juga mengungkapkan bahwa pada Kamis (13/11), ia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan Aceh.
Dalam pertemuan itu, Presiden disebut memberi dukungan penuh terhadap percepatan sejumlah proyek penting.
“Presiden memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem.
Ia menambahkan, Presiden juga memberi perhatian khusus pada proyek besar seperti pembangunan terowongan Geurute, sektor perikanan, hingga investasi strategis di Aceh.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi baru bagi Aceh untuk bergerak lebih cepat menuju pembangunan yang merata.
“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan dukungan tersebut sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat,” kata Gubernur.
Rapat paripurna penandatanganan KUA-PPAS 2026 turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala SKPA, serta para kepala biro di lingkungan Setda Aceh.
Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2026 yang akan menentukan prioritas pembangunan Aceh pada tahun mendatang.[]
Gubernur Aceh Lantik Kepala BPKP Baru, Ungkap Keluhan Pendangkalan Kuala ke Presiden
