KETIKKABAR.com – Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), menerima kunjungan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Irjen Pol Edi Mardianto, S.I.K., M.Si., di ruang kerja Bupati, Kamis (11/09/2025).
Kunjungan tersebut berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di wilayah Aceh Besar.
Pemantauan Siskamling ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian, yang menugaskan sejumlah pejabat Eselon I untuk turun langsung ke daerah-daerah, termasuk ke Provinsi Aceh, guna memastikan efektivitas pelaksanaan program keamanan berbasis masyarakat tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Kasatpol PP dan WH Provinsi Aceh Jalaluddin, S.H., M.M., dan Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar Muhajir, S.STP., M.P.A.
Dalam pemaparannya, Irjen Pol Edi Mardianto menjelaskan bahwa kunjungan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, yang menekankan peningkatan peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif.
“SE ini memuat tiga poin penting: penguatan peran Satlinmas, pengaktifan kembali Siskamling dan pos ronda di tingkat RT/RW, serta mekanisme pelaporan digital melalui SIM Linmas. Semua ini harus berjalan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Irjen Pol Edi.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut dan mengungkapkan bahwa pihaknya juga tengah menyiapkan Program Pageu Gampong (Pagar Gampong).
Program ini bertujuan memperkuat sistem keamanan dan ketertiban di tingkat gampong, sekaligus mencegah kejahatan seperti pencurian dan penyalahgunaan narkoba.
“Kami mendukung penuh Surat Edaran Mendagri ini, dan di Aceh Besar akan kami integrasikan dengan Program Pageu Gampong sebagai bentuk pengamanan swakarsa berbasis komunitas,” ujar Bupati Syech Muharram.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menitipkan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang merata, mengingat Aceh pernah dilanda bencana besar dan konflik berkepanjangan.
“Masyarakat Aceh saat ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh,” tutupnya.[]
