KETIKKABAR.com – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh mengadakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu (20/8).
Pertemuan yang berlangsung di Banda Aceh ini dihadiri oleh jajaran penting, termasuk Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Kepala Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, unsur Forkopimda, serta perwakilan OPD dan instansi terkait.
Pertemuan ini tidak hanya mengevaluasi kondisi terkini, tetapi juga merumuskan strategi kebijakan dan peta jalan untuk mengendalikan inflasi dan mendorong digitalisasi transaksi pembayaran pajak serta retribusi daerah.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025, inflasi tahunan Banda Aceh tercatat 1,97 persen (yoy), menjadikannya yang terendah di antara kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh.
Meski demikian, tren inflasi dua bulan terakhir menunjukkan peningkatan, mendekati batas atas target nasional 2,5±1 persen.
Faktor utama pendorong inflasi di Banda Aceh adalah komoditas seperti emas perhiasan, ikan tongkol, beras, mobil, dan tomat.
Sementara itu, komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, beras, daging ayam ras, dan bawang merah juga menjadi perhatian khusus, terutama menjelang perayaan Maulid yang berpotensi meningkatkan permintaan.
Sebagai respons, TPID Banda Aceh berkomitmen memperkuat Strategi 4K:
- Keterjangkauan Harga: Melalui program stabilisasi seperti pasar murah dan sidak pasar.
- Ketersediaan Pasokan: Dengan meningkatkan produktivitas dan pelaporan data pasokan mingguan.
- Kelancaran Distribusi: Mengoptimalkan tol laut dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
- Komunikasi Efektif: Melalui koordinasi lintas sektor dan edukasi publik tentang belanja bijak.
Kepala Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini, menegaskan bahwa Strategi 4K harus menjadi pedoman utama.
“Stabilisasi harga, distribusi pangan yang lancar, serta koordinasi antar daerah harus terus diperkuat. Bank Indonesia akan mendampingi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyusunan roadmap pengendalian inflasi 2026-2030,” ujarnya.
Selain inflasi, agenda digitalisasi daerah juga menjadi fokus utama. Kota Banda Aceh mencatatkan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebesar 99,0 persen pada tahun 2024, menempatkannya pada kategori Pemda Digital.
Namun, TP2DD Banda Aceh menyoroti tantangan seperti keterbatasan infrastruktur perbankan serta minimnya minat masyarakat dan pelaku usaha terhadap transaksi digital.
Menanggapi hal ini, BI mendorong berbagai langkah penguatan, antara lain:
- Penyusunan roadmap ETPD 2026–2030.
- Optimalisasi peran Bank Aceh Syariah sebagai aggregator.
- Pemanfaatan QRIS Dinamis untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal mengapresiasi sinergi yang terjalin dan menyatakan komitmennya untuk terus mendorong digitalisasi hingga ke pasar tradisional.
“Edukasi pedagang kecil tentang transaksi non-tunai menjadi fokus kami, agar Banda Aceh dapat menjadi miniatur Aceh yang Islami, modern, dan penuh keberkahan,” ungkap Illiza.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis, baik dalam menjaga stabilitas harga maupun mendorong percepatan digitalisasi.
Sinergi erat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banda Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.[]
Awas Perang Asia! Tetangga Indonesia Tiba-Tiba Uji Coba Rudal Nuklir
