KETIKKABAR.com – Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) akhirnya angkat bicara terkait penangkapan mengejutkan terhadap Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan, Iptu SH, bersama enam anggota polisi lainnya, dalam operasi gabungan yang digelar Rabu, 9 Juli 2025.
Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri.
Kepastian soal penangkapan disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis, 10 Juli 2025.
“Benar itu (penangkapan),” kata Brigjen Eko singkat namun tegas.
Ia menjelaskan bahwa operasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dan Divisi Propam Mabes Polri. Lokasi penangkapan berada di wilayah Aji Kuning, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara—area yang dikenal rawan dalam jalur peredaran narkoba lintas negara.
“Narkoba Bareskrim dan Propam Mabes kolaborasi,” lanjut Eko.
Meski membenarkan adanya penangkapan, Mabes Polri belum membeberkan secara rinci terkait kasus apa yang menjerat Iptu SH dan enam bawahannya. Dugaan awal menyebutkan keterlibatan dalam jaringan narkotika, namun hingga kini belum ada keterangan resmi soal barang bukti atau kronologi lengkap.
Baca juga: Mobil Propam Dipakai Anak Buat Pacaran, Warga: Nabrak Terus Kabur!
Apakah ini terkait dugaan peredaran narkoba yang melibatkan oknum polisi? Ataukah berkaitan dengan pelanggaran etik dan disiplin berat?
Sementara itu, Kapolres Nunukan AKBP Bonifasius Rumbewas hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media belum mendapat tanggapan.
Pulau Sebatik, tempat operasi penangkapan dilakukan, memang selama ini menjadi wilayah strategis dan rawan dalam peredaran narkoba karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Beberapa kasus besar sebelumnya juga terungkap di kawasan ini.
Penangkapan terhadap seorang Kasat Narkoba aktif di daerah perbatasan tentu saja mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas aparat.
Publik kini menanti transparansi Polri dalam mengungkap kasus ini. Jika benar aparat terlibat jaringan narkoba, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap institusi dan masyarakat.
Jika perlu, Polri bisa membuka ruang publikasi terhadap hasil penyelidikan, termasuk penelusuran jaringan dan dugaan keterlibatan pihak lain.
“Kita apresiasi langkah cepat Mabes Polri. Tapi ke depan, publik butuh lebih dari sekadar penangkapan—kita butuh kejelasan dan keadilan,” ujar salah satu pegiat antinarkoba nasional.[]
