KETIKKABAR.com – Keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menuai sorotan tajam.
Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu, menilai langkah Polri itu sebagai bentuk keberpihakan terang-terangan terhadap Jokowi.
“Polisi terlalu membela Jokowi dalam kasus dugaan ijazah palsu,” tegas Tom kepada RMOL, Minggu, 1 Juni 2025.
Menurut Tom, keberpihakan tersebut terlihat sejak awal ketika Jokowi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya tanpa menunjukkan bukti berupa ijazah asli—dokumen penting yang semestinya menjadi dasar laporan.
“Jokowi bahkan tidak menyebutkan siapa yang dilaporkan. Ini laporan yang kabur, tapi tetap diproses,” tambahnya.
Tak hanya itu, Tom menyoroti diabaikannya pengakuan penting dari Kasmudjo, mantan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), yang membantah pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi.
“Padahal pada 19 Desember 2019, Jokowi sendiri pernah mengakui bahwa tanpa Kasmudjo, skripsinya tidak akan selesai,” ungkap Tom.
Bagi Tom, pernyataan Kasmudjo seharusnya menjadi titik balik dalam pengusutan kasus ini. Ia bahkan menyebut Kasmudjo sebagai “saksi mahkota” yang patut dilindungi negara. Namun, Tom mempertanyakan: “Apakah negara melindungi Kasmudjo saat ini?”
Lebih jauh, ia menuding Polda Metro Jaya memberi ruang seluas-luasnya bagi Jokowi untuk mempengaruhi atau mengatur ulang narasi yang berkembang, termasuk dari pihak UGM.
“Walaupun kebohongan itu sudah sangat jelas dan terbuka di depan publik, bahkan dunia internasional, penegak hukum tetap tidak berani menangkap Jokowi,” pungkas Tom.[]
