KETIKKABAR.com – Deretan tokoh nasional mulai merapat ke barisan kuasa hukum Roy Suryo Cs, yang tengah menggugat keabsahan ijazah Jokowi.
Isu yang semula dipandang sebelah mata kini menjelma menjadi pertarungan hukum berskala besar, bahkan menyeret nama-nama petinggi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Salah satu anggota tim kuasa hukum, Ahmad Khozinuddin, mengonfirmasi bergabungnya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dalam tim pembela. Selain Samad, tim yang kini berjumlah sekitar 40 orang itu juga diperkuat oleh pengacara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, serta Gufroni dari LBH-AP PP Muhammadiyah.
Tak berhenti di situ, dua tokoh lainnya dikabarkan berminat bergabung: Amir Syamsuddin, mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal, mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
“Dengan bergabungnya mereka, perkara ini bukan lagi sebatas laporan pidana. Ini menyentuh dimensi yang lebih luas: legalitas dan legasi kepemimpinan bangsa,” ujar Khozinuddin dalam pernyataan di podcast bersama Refly Harun.
Gugatan Ijazah Seret Petinggi UGM ke Pengadilan
Gugatan soal keabsahan ijazah Presiden Jokowi kini telah menyebar ke dua pengadilan: PN Surakarta dan PN Sleman. Di Sleman, perkara ini bahkan menyeret jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada almamater Jokowi sebagai pihak tergugat.
Berdasarkan data di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sleman, gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn dan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Gugatan didaftarkan pada 5 Mei 2025 oleh penggugat bernama IR Komardin.
Berikut daftar para tergugat:
-
Rektor UGM
-
Wakil Rektor I – IV UGM
-
Dekan Fakultas Kehutanan UGM
-
Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM
-
Ir. Kasmojo, dosen pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah
Gugatan ini membuka babak baru dalam kontroversi yang selama ini hanya ramai di ruang publik dan media sosial. Kini, masalah ijazah Presiden ke-7 RI itu resmi masuk ke ranah yudisial, dengan universitas tertua di Indonesia ikut terseret ke dalam pusaran perkara.[]
