KETIKKABAR.com, Jakarta — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta kepolisian memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Usman menilai penyidik perlu menelusuri pihak yang memerintahkan penyadapan hingga pengguna akhir informasi yang diperoleh.
Desakan itu disampaikan Usman setelah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai pengguna akhir (end-user) dalam perkara tersebut.
Menurutnya, pengusutan kasus tidak seharusnya berhenti pada para pelaku yang diduga terlibat langsung dalam operasi penyadapan.
Ia menyinggung pernyataan Jokowi di hadapan relawan Pro Jokowi mengenai penggunaan data intelijen dari sejumlah lembaga negara untuk memantau aktivitas tokoh politik menjelang pemilu.
“Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa, karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh politik, nah itu menjelang pemilu,” kata Usman dalam diskusi media bertajuk Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman Terhadap Integritas Pemilu, dikutip Kamis (19/11/2026).
Usman menilai penggunaan informasi intelijen untuk memantau tokoh politik perlu ditelusuri.
Menurutnya, lembaga intelijen negara semestinya menjalankan fungsi untuk kepentingan keamanan, pertahanan, dan penegakan hukum, bukan mengawasi aktivitas politik masyarakat.
“Partai politik, di parlemen, yang seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pengguna, itu justru sebaliknya, menjadi pihak yang diawasi,” ujarnya.
Usman juga menyinggung laporan Amnesty International mengenai pembelian perangkat penyadapan selama periode 2017–2023, yang bertepatan dengan masa pemerintahan Jokowi.
Sejumlah perangkat yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Predator, Pegasus, dan FinFisher.
Pembeliannya disebut melibatkan perusahaan perantara di Singapura serta NSO Group asal Israel. Amnesty mengaku telah meminta klarifikasi kepada kepolisian pada 2024 terkait temuan tersebut.
“Mengingat catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo,” ungkapnya.
Polisi Dalami Kemungkinan Pengguna Lain
Di sisi lain, Mabes Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pengguna akhir selain Listyo Sigit dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut perkara tersebut. Tim itu dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” kata Isir kepada wartawan di Kemenko Polkam, Selasa (17/11/2026).
Polri juga meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ke tahap penyidikan.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan informasi dalam materi perkara, tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Adapun Slamet belum ditahan.
Temuan awal polisi menunjukkan dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah menteri, politikus, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat juga diduga menjadi sasaran.
Dalam perkembangan lain, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. []











