KETIKKABAR.com – Kuasa hukum Mohd. Rizki Ramadhan meminta semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah dalam penanganan perkara dugaan khalwat yang saat ini masih dalam tahap penyidikan di Polda Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan pada 18 November 2026 terkait pernyataan Haji Midi yang menolak upaya perdamaian dan meminta Ketua DPRK Nagan Raya diproses secara hukum.
Dalam keterangannya, kuasa hukum terlapor, Bahrul Ulum, SH., MH., dan Raja Inal Manurung, SH., menyatakan menghormati sikap orang tua pelapor yang menyampaikan pembelaan terhadap anaknya. Mereka juga menegaskan tidak akan membalas pernyataan tersebut dengan narasi yang menyerang kehormatan keluarga pelapor.
Namun, kuasa hukum menilai perlu ada pelurusan informasi kepada publik, terutama terkait penolakan perdamaian yang tidak dapat dimaknai sebagai penetapan kesalahan seseorang.
Menurut mereka, dalam negara hukum, seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan alat bukti yang sah.
“Penolakan damai bukanlah vonis bersalah. Sampai saat ini, perkara ini masih dalam tahap penyidikan di Polda Aceh,” demikian pernyataan tertulis kuasa hukum yang diterima media ini, Rabu (18/11/2026).
Terkait mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, kuasa hukum membantah hal tersebut disebabkan tidak adanya itikad baik dari klien mereka.
Mereka menjelaskan, mediasi tidak tercapai karena terdapat permintaan tertulis yang dinilai berada di luar substansi Laporan Polisi Nomor LP/B/135/X/2026 tentang dugaan khalwat. Permintaan tersebut, menurut kuasa hukum, tidak dapat dipenuhi karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.
Kuasa hukum juga mengingatkan bahwa proses mediasi bersifat rahasia. Karena itu, mereka menyayangkan apabila pembahasan mengenai proses tersebut terus dibawa ke ruang publik.
Selain itu, mereka meminta semua pihak, termasuk kuasa hukum pelapor, menghentikan penggiringan opini melalui pemberitaan maupun pernyataan yang menyinggung peristiwa di luar materi laporan polisi.
Hal tersebut termasuk dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persoalan perselingkuhan lama yang menurut mereka belum pernah dibuktikan di pengadilan serta tidak berkaitan dengan unsur Pasal 23 Qanun Jinayat yang disangkakan.
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya tetap menghormati proses penyidikan yang dilakukan Polda Aceh dan siap mengikuti seluruh tahapan hukum secara kooperatif.
Mereka menyatakan akan memusatkan perhatian pada pembuktian dalam forum hukum, bukan terlibat dalam perang pernyataan di media sosial.
“Kami akan fokus pada pembuktian di forum hukum, bukan pada perang pernyataan di media sosial,” demikian penegasan kuasa hukum dalam klarifikasi tersebut.
Melalui pernyataan ini, kuasa hukum berharap masyarakat memperoleh informasi yang berimbang serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.[]











