KETIKKABAR.com, Jakarta — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Listyo diduga menjadi pihak yang memberikan perintah, menentukan target, sekaligus menerima hasil akhir penyadapan.
Dugaan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), serta Irjen Slamet Uliandi (SU).
Suyudi menyebut Listyo diduga memberikan perintah penyadapan sekaligus menentukan sasaran yang akan disadap. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kabagmon AS.
Selain itu, Listyo juga disebut sebagai penerima akhir atau end user dari seluruh hasil penyadapan.
“Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ungkap Suyudi.
Ia menguraikan, peran Listyo dalam perkara tersebut juga dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Selain Listyo, tiga tersangka lainnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan tersebut.
Tersangka kedua berinisial SU, yakni Irjen Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026. SU diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan penyadapan.
SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo. Laporan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan harian maupun laporan analisis.
“SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” kata Suyudi.
Selanjutnya, tersangka ketiga berinisial EH, yakni Irjen Eko Hadi Santoso, yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Listyo Sigit.
Perintah tersebut kemudian diteruskan dengan memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui WhatsApp, meskipun tidak disertai surat permohonan dari penyidik.
Sementara itu, tersangka keempat berinisial AS, yakni Irjen Ahrie Sonta, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa disertai permohonan dari penyidik.
Tidak hanya itu, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan TK untuk melakukan surveillance atau pengawasan.
Dalam perkara tersebut, AS turut diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log). Ia juga disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait aktivitas penyadapan.
Suyudi menjelaskan, perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak pelapor. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada Bareskrim Polri pada akhir Oktober 2026.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” kata Suyudi.
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Polri kepada Komisi III DPR RI mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. []
