KETIKKABAR.com — Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pemerintah membagikan telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat untuk mendukung digitalisasi layanan keuangan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Rencana tersebut disampaikan dalam acara Prasasti Policy di Ballroom Ritz-Carlton sebagai bagian dari upaya memperluas akses perbankan dan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan.
Hashim mengatakan, digitalisasi layanan keuangan masih menghadapi tantangan karena sebagian penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank. Ia menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia masih berstatus unbanked atau belum memiliki rekening perbankan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan layanan keuangan nasional. Pemerintah juga dinilai perlu mengoptimalkan sistem penyaluran bantuan agar lebih efisien dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Melalui rencana pembagian HP gratis, pemerintah ingin memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan rekening digital secara mandiri.
Perangkat tersebut nantinya direncanakan dilengkapi akun digital yang dapat digunakan untuk menerima dana bantuan.
“Setiap warga negara akan diberi handphone yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” tegas Hashim.
Penyaluran Bansos Direncanakan Beralih ke Sistem Digital
Rencana pembagian HP gratis tersebut berkaitan dengan perubahan mekanisme penyaluran bansos. Pemerintah berupaya mengalihkan penyaluran bantuan yang selama ini dilakukan melalui mekanisme fisik atau uang tunai ke sistem digital.
Dengan skema tersebut, dana bantuan nantinya dapat disalurkan langsung ke rekening digital masing-masing penerima. Masyarakat diharapkan dapat mengakses dana melalui perangkat yang diberikan pemerintah.
Digitalisasi penyaluran bansos juga ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat mempercepat proses penyaluran sekaligus mengurangi potensi pemotongan bantuan secara ilegal di lapangan.
Namun, penerapan skema ini membutuhkan kesiapan infrastruktur digital, akses jaringan komunikasi, serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan keuangan digital.
Inklusi Keuangan Jadi Tantangan Pemerintah
Hashim menyoroti masih adanya kesenjangan akses layanan perbankan di Indonesia. Menurut paparan yang disampaikannya, sekitar 30 persen penduduk belum memiliki rekening bank sehingga belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan formal.
Perluasan akses rekening digital melalui HP menjadi salah satu pendekatan yang direncanakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain mendukung penyaluran bansos, langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan digital.
Meski demikian, rencana pembagian HP gratis tersebut belum disertai rincian mengenai jadwal pelaksanaan, jumlah perangkat yang akan dibagikan, kriteria penerima, maupun anggaran yang disiapkan.
Dengan demikian, realisasi kebijakan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah, termasuk mengenai mekanisme distribusi perangkat dan penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial. []
