KETIKKABAR.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh mendesak kepastian operasional tujuh dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selesai dibangun melalui skema aglomerasi.
Hingga kini, fasilitas senilai miliaran rupiah tersebut belum dapat difungsikan lantaran terbentur kebijakan moratorium dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Umum Kadin Aceh, Ir. H. Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa keterlibatan Kadin merupakan bentuk murni partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung program strategis pemerintah tanpa bergantung pada anggaran negara.
“Dasarnya adalah partisipasi masyarakat langsung untuk membangun dapur-dapur program makan bergizi gratis. Jadi, kita ikut menggerakkan partisipasi masyarakat,” kata Iqbal di Banda Aceh, Jumat (25/9/2026).
Iqbal menjelaskan, program ini berawal dari komitmen Kadin Indonesia yang sepakat bekerja sama dengan BGN untuk menargetkan pembangunan 1.000 dapur MBG secara nasional lewat pembentukan Satgas khusus.
“Ini MOU antara Kadin Indonesia dengan BGN. Setelah itu, Kadin Indonesia membuat Satgas untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Untuk wilayah Aceh, Kadin menetapkan target realistis sebanyak 30 dapur yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Penyiapan fasilitas dan pengusulan lokasi calon dapur ditangani oleh Satgas Pembangunan Dapur Aglomerasi Kadin Aceh yang diketuai Iqbal Idris Ali SE.
“BGN tidak bertemu orang. Mereka punya web sendiri untuk membuka titik-titik itu. Semua kita upload dan kita berikan datanya untuk dimasukkan ke BGN,” jelas Iqbal.
Pada tahap awal, sebanyak tujuh dapur tahap pertama berhasil dibangun dan beroperasi, yaitu di Banda Aceh (kantor Kadin), Sigli, Aceh Tengah, Aceh Utara (dua unit), Aceh Timur, dan Langsa.
“Saat itu yang terealisasi tujuh dapur dari target 30. Banda Aceh satu unit di kantor Kadin, Sigli satu, Aceh Tengah satu, Aceh Utara dua, Aceh Timur satu dan Langsa satu,” katanya.
Bangun 7 Dapur Baru 100 Persen Rampung, Kini Terganjal Moratorium
Guna memperluas jangkauan layanan, Kadin Aceh melalui Yayasan Balai Saudagar Aceh (Balesa) kembali membangun tujuh titik dapur MBG baru. Pembangunan fisik kini telah rampung 100 persen, meliputi wilayah Aceh Tenggara (dua unit), Pidie (satu unit), Bireuen (satu unit), Lhokseumawe (satu unit), dan Aceh Tamiang (dua unit).
Namun, operasional tujuh unit dapur baru tersebut mendadak tertahan akibat kebijakan penundaan sementara dari pusat.
“Dari Balesa ini dapat tujuh titik baru. Sedang dalam upload, tujuh titik baru sedang dibangun untuk pengoperasian dan sebagainya. Sekarang sudah 100 persen,” ujar Iqbal.
“Yang tujuh unit lagi ini sampai hari ini belum jalan. Sudah dimoratorium dulu,” tambahnya.
Nilai Investasi Capai Rp 2,5 Miliar per Unit
Iqbal membeberkan bahwa pembangunan satu unit dapur MBG skema aglomerasi membutuhkan dana terbilang besar, yakni berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 2,5 miliar per unit untuk kebutuhan sewa tempat, renovasi, dan pengadaan peralatan standar.
Adapun skema pengembalian modal investasi dirancang melalui porsi margin dari tiap porsi makanan (ompreng) yang disalurkan kepada penerima manfaat.
“Pengembalian investasi ini dihitung berdasarkan jumlah ompreng atau penerima manfaat. Saat itu ada Rp3.000, Rp3.200, Rp3.500. Satu ompreng itu ada Rp2.000 yang dikembalikan untuk investasi kita,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kadin Aceh berharap BGN segera memberikan kepastian dan membuka kembali izin operasional agar fasilitas yang telah siap tidak terbengkalai.
Iqbal menekankan bahwa seluruh dana yang terpakai merupakan swadaya dan partisipasi dunia usaha.
“Kita ini bagian dari masyarakat yang ikut membantu program pemerintah. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun dan investasi yang sudah dikeluarkan justru tidak bisa dimanfaatkan,” pungkasnya.[]
