KETIKKABAR.com — Informasi yang sampai ke tangan publik memikul tanggung jawab moral yang besar. Di balik setiap narasi berita, terselip mandat untuk menjaga akurasi agar tidak memicu salah tafsir, menghindari penghakiman prematur, serta menyajikan persoalan secara komprehensif kepada masyarakat.
Filosofi komunikasi publik inilah yang menjadi diskursus utama tatkala jajaran pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar bersilaturahmi dan beraudiensi dengan Kepolisian Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar pada Selasa (22/9/2026).
Pertemuan kelembagaan yang hangat tersebut mempertemukan Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar, S.P., didampingi Sekretaris Sadhali, S.Pd., Bendahara Azhari Usman, S.Pd., serta Wakil Bendahara Nazarullah, S.E., yang disambut langsung oleh Kepala Kejari Aceh Besar, Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Andiko, S.H., M.H.
Lebih dari sekadar kunjungan seremonial, agenda ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arsitektur komunikasi publik yang sehat, transparan, dan edukatif, khususnya dalam mengawal tata kelola pemerintahan hingga level akar rumput di gampong-gampong.
Membuka jalannya audiensi, Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar, S.Pd., menyampaikan apresiasi tinggi atas sambutan hangat jajaran Korps Adhyaksa, sekaligus memaparkan agenda suksesi organisasi berupa pelantikan pengurus baru SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 yang dijadwalkan pada pertengahan Oktober mendatang.
Di luar agenda internal organisasi, diskusi berkembang pada perumusan cetak biru kolaborasi konkret antara perusahaan pers dan institusi penegak hukum melalui peluncuran program strategis Pokja “News Room Jaga Desa”.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan Kejari Aceh Besar yang telah menerima pengurus SMSI. Kami berharap ke depan kerja sama dan sinergi antara SMSI dengan Kejari Aceh Besar dapat berjalan semakin baik,” ujar Zulfikar.
Bagi ekosistem pers siber di Aceh Besar, program News Room Jaga Desa dirancang bukan sekadar instrumen peliputan atau kontrol sosial semata, melainkan menjelma sebagai pilar edukasi dan literasi hukum bagi masyarakat desa.
Mengingat kompleksitas pengelolaan dana desa, pemanfaatan aset gampong, serta eksekusi program pembangunan bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, kehadiran informasi yang jernih menjadi sebuah keniscayaan.
‘Pengelolaan dana desa, aset desa, pembangunan gampong dan berbagai program pemerintah sering kali bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pada titik inilah informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi penting,” ungkap Zulfikar.
Oleh karena itu, kolaborasi ini diorientasikan untuk merentang jembatan komunikasi efektif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan warga, melalui sosialisasi hukum partisipatif, bimbingan teknis keterbukaan informasi, hingga amplifikasi positif pembangunan gampong.
Lebih lanjut, Zulfikar menegaskan bahwa kemitraan ini menitikberatkan pada aspek preemtif dan preventif, di mana edukasi serta peningkatan kapasitas aparatur gampong berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan pers.
“Media diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara kejaksaan, pemerintah gampong, masyarakat dan dunia pers, sehingga pengelolaan dana serta aset desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Menanggapi gagasan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, menyambut antusias kolaborasi ini seraya menyoroti urgensi jurnalisme yang berimbang di tengah kecepatan disrupsi informasi digital saat ini.
Menurutnya, kedalaman narasi dan konfirmasi berimbang menjadi kunci agar produk jurnalistik tidak terjebak pada framing sepihak yang merugikan subjek pemberitaan.
“Kalau sinergi itu kan banyak perkawanan. Jadi lebih enak kalau kita menyampaikan satu berita memiliki sisi lainnya. Karena berita ini tidak bisa dilihat dari satu sisi,” ujar Wisnu.
Ia mengingatkan bahwa tingkat literasi masyarakat yang beragam menuntut media untuk menjalankan fungsi pencerdasan secara konsisten, bukan sekadar mengejar kecepatan sajian berita semata.
“Kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Media itu hal yang penting, karena pengetahuan masyarakat juga sangat bergantung pada informasi yang mereka dapatkan,” katanya.
Kajari juga memberikan catatan kritis agar ruang digital dan produk pers senantiasa menjunjung tinggi etika, serta menghindari praktik-praktik penghakiman publik yang destruktif.
“Jangan sampai media justru menjadi pengadilan. Kita harus sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kejari Aceh Besar membuka pintu selebar-lebarnya bagi insan pers untuk bersinergi melalui berbagai pilar pelayanan, mulai dari bidang intelijen, penyuluhan hukum, hingga program penerangan hukum terpadu.
Edukasi hukum yang dikemas secara aplikatif dan mudah dicerna oleh masyarakat gampong diyakini mampu meredksi potensi pelanggaran hukum sejak dini, sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.
“Kita berharap kerja sama ke depan bisa lebih baik. Teman-teman media juga dapat berkolaborasi dalam program-program yang ada, sehingga kinerja pemerintah dan kejaksaan dapat diketahui dan dipahami masyarakat,” harap Wisnu.
Pertemuan konstruktif antara SMSI Aceh Besar dan Kejari ini pada akhirnya meneguhkan satu kesimpulan fundamental: bahwa akselerasi pembangunan perdesaan tidak cukup hanya bertumpu pada injeksi anggaran fisik semata, melainkan juga membutuhkan keterbukaan informasi yang mencerahkan dan dapat dipertanggungjawabkan.[]
