KETIKKABAR.com — Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mewujudkan tata kelola daerah yang inklusif, ramah terhadap penyandang disabilitas, serta tangguh dalam mitigasi bencana.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wabup Syukri saat membuka secara resmi kegiatan “Pemetaan Kebijakan Menuju Aceh Besar yang Inklusif Disabilitas dan Tangguh Bencana” yang dipusatkan di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (10/9/2026).
Dalam arahannya, Wabup Syukri menyampaikan apresiasi kepada Forum Bangun Aceh (FBA) serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menginisiasi forum strategis tersebut.
Ia menilai agenda ini memiliki napas yang sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan, penanggulangan bencana, penguatan ekonomi warga, dan pemberdayaan kelompok disabilitas.
“Yang inklusif artinya kita semua tidak dibolehkan untuk membeda-bedakan sesama manusia, apakah dia disabilitas ataupun tidak. Kita tidak boleh membeda-bedakannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan yang berkeadilan menuntut kehadiran negara untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas yang setara, baik dalam hal ruang publik, fasilitas sosial, maupun pelayanan dasar.
Pada kesempatan yang sama, Wabup Syukri memaparkan sejumlah terobosan program pro-rakyat yang tengah digalakkan Pemkab Aceh Besar.
Di bidang pendidikan karakter dan keagamaan, pemerintah daerah mengimplementasikan program Beut Kitab Bak Sikula yang mulai diterapkan secara masif pada tingkat SD hingga SMP di tahun 2026 ini.
Selain itu, terdapat pula program pengajian Beut Ba’da Magrib bagi perangkat gampong yang dikoordinasikan melalui tingkat kecamatan guna memperkuat fondasi moral dan keagamaan aparatur tingkat bawah.
Guna memastikan sinergi lintas sektor berjalan efektif, Wabup Syukri langsung menginstruksikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperkuat kolaborasi bersama FBA sesuai dengan rumpun tugas masing-masing.
BPBD diposisikan untuk memperkuat ketangguhan kebencanaan, Dinas Sosial mengawal pemenuhan hak disabilitas, DPMG mengoptimalkan pemberdayaan gampong, serta Dinas Pangan fokus menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah Aceh Besar memiliki tingkat kerentanan geografis yang cukup tinggi terhadap dinamika cuaca, mulai dari risiko kebakaran akibat kekeringan hingga potensi banjir dan angin kencang saat musim penghujan tiba.
“Pemerintah Aceh Besar siap memberikan dukungan penuh atas program-program yang dilakukan oleh FBA untuk penanggulangan dan untuk kepentingan masyarakat Aceh Besar,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Forum Bangun Aceh, Dr. Syaifullah Muhammad, S.T., M.Eng., memaparkan bahwa lembaganya memiliki rekam jejak panjang dalam mendampingi isu-isu kemanusiaan dan kebencanaan di Aceh.
Dalam dua tahun terakhir, fokus program FBA di Aceh Besar telah menjangkau puluhan kepala keluarga, termasuk unit-unit usaha mandiri yang dikelola oleh penyandang disabilitas.
Syaifullah menambahkan, Aceh Besar sebenarnya telah memiliki instrumen regulasi yang kuat melalui Kanun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Disabilitas.
Tantangan utamanya kini adalah bagaimana menerjemahkan payung hukum tersebut ke dalam kebijakan operasional di lapangan.
“Kita ingin men-support pemerintah Aceh Besar agar hal semacam ini yang sudah ada bisa kita up lagi ke permukaan. Juga misalnya apakah selama ini ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Aceh Besar yang memang sudah berpihak kepada kaum disabilitas. Nah, hari ini kami ingin menginventarisir itu,” kata Syaifullah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Aceh Besar, Agus Husni, menyoroti pentingnya menerbitkan regulasi turunan agar aturan daerah dapat diaplikasikan secara terukur hingga level pemerintahan gampong.
“Intinya sebetulnya berdasarkan kanun yang sudah ada, kita harus turunkan. Ini sebetulnya kelemahan kita di daerah,” ujarnya.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab Aceh Besar, di antaranya Plt. Kepala DPMG Jakfar, Kepala Bappeda Agus Husni, Kalaksa BPBD Ridwan Jamil, Kepala Dinas Pangan Alyadi, Plt. Kepala Dinas Sosial, serta unsur pemangku kepentingan terkait lainnya.
Melalui forum pemetaan kebijakan ini, pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil optimistis dapat merumuskan peta jalan (roadmap) terpadu demi memperkuat perlindungan sosial dan ketahanan wilayah secara berkelanjutan.[]
