Nasional

Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Per Pasang, Ini Penjelasan Gus Ipul

KETIKKABAR.com – Anggaran pengadaan sepatu sekolah senilai Rp27,5 miliar oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menjadi sorotan publik.

Program yang ditujukan untuk membantu siswa dalam program Sekolah Rakyat ini dinilai janggal terkait transparansi dan kewajaran harga per unitnya.

Berdasarkan data yang beredar, pengadaan tersebut mencakup 39.345 pasang sepatu dengan harga satuan ditetapkan sebesar Rp700 ribu.

Angka ini memicu kritik lantaran jauh di atas harga pasar sepatu sekolah pada umumnya yang berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu.

Selain masalah harga, publik menyoroti minimnya transparansi dalam dokumen pengadaan. Dokumen yang tersedia dilaporkan tidak mencantumkan spesifikasi teknis secara rinci, seperti jenis bahan maupun standar kualitas produk.

BACA JUGA:
Satu Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon, UNIFIL Sebut Serangan Terhadap Pasukan Perdamaian Kejahatan Perang

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas barang yang akan diterima siswa serta kredibilitas proses penentuan vendor.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memberikan penjelasan di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026). Ia menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik.

“Untuk penganggaran nanti detailnya bisa dikonfirmasi lebih lanjut ya. Tapi pada dasarnya penganggaran kita semua untuk siswa. Semua untuk siswa,” ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa kebutuhan siswa dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas pada sepatu, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan dasar dan operasional lainnya.

BACA JUGA:
Kepala BGN Klarifikasi Isu 19 Ribu Sapi Program MBG: Hanya Simulasi

“Intinya, penganggaran di Sekolah Rakyat itu semua adalah untuk kebutuhan siswa, di samping untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan siswa apa saja? Untuk makan, untuk minum, untuk seragam, ya termasuk sepatu, dan lain sebagainya,” katanya.

Meski telah mendapatkan penjelasan, publik tetap menuntut adanya keterbukaan informasi yang lebih rinci guna memastikan program untuk rakyat ini membawa manfaat maksimal tanpa menyisakan kecurigaan terkait potensi pemborosan anggaran. []

TERKAIT LAINNYA