KETIKKABAR.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima secara resmi dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam rapat paripurna yang digelar di Lantai 4 Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (10/11/2025).
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dan diterima oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, disaksikan oleh Wakil Ketua I, Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II, Dr. Musriadi, serta seluruh anggota DPRK Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Ketua DPRK Irwansyah menyampaikan bahwa penyampaian Rancangan APBK merupakan bagian dari mekanisme pengusulan anggaran, di mana dokumen tersebut akan dibahas secara bersama antara legislatif dan eksekutif melalui Badan Anggaran DPRK serta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK).
“Rancangan Qanun APBK 2026 nantinya akan menjadi dokumen hukum yang memberi dampak positif bagi kemajuan Kota Banda Aceh. Karena itu, proses pembahasannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Irwansyah.
Ia menegaskan bahwa APBK bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan cerminan arah kebijakan publik, kebijakan fiskal, serta komitmen politik untuk mensejahterakan rakyat.
Oleh karena itu, penyusunan Raqan APBK 2026 diharapkan selaras dengan RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029 serta RKPD Tahun 2026, sehingga setiap program yang dianggarkan benar-benar mendukung pembangunan yang berkelanjutan, religius, dan berdaya saing.
“Efisiensi dan efektivitas belanja publik perlu menjadi perhatian. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pengurangan kesenjangan sosial,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Irwansyah juga menekankan pentingnya memperbanyak ruang kreativitas bagi anak muda sebagai wadah inovasi dan pengembangan ekonomi kreatif.
Pemerintah Kota diharapkan dapat menyusun kalender event dan festival rutin untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memasarkan produk UMKM lokal.
Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi daerah melalui diversifikasi usaha dan pengembangan komoditas bernilai tinggi, seperti budidaya lobster di Ulee Lheu, kebun melon dan anggur, serta ternak lele dan ayam.
“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Lebih lanjut, Irwansyah menyoroti dua program unggulan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang menurutnya harus dipandang sebagai peluang strategis untuk memberdayakan ekonomi warga secara langsung.
Program MBG, katanya, tidak hanya berfungsi memenuhi gizi anak sekolah, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi lokal bila bahan pangan, tekstil, dan perlengkapan pendukungnya disuplai langsung oleh kelompok usaha masyarakat di gampong.
“Pemerintah kota perlu memfasilitasi potensi warga dalam membangun usaha penyedia bahan baku bagi program MBG agar manfaatnya terasa luas,” ujarnya.
Sementara itu, Koperasi Merah Putih diharapkan terus diperkuat untuk menjadi penopang ekonomi kerakyatan, yang mampu mengonsolidasikan usaha kecil dan mikro agar lebih mandiri dan kompetitif.
“Selain diakomodir dalam APBK, pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan kerja keras dan strategi komprehensif dari pemerintah kota dalam menggalang dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak swasta,” sebutnya.
Irwansyah menutup sambutannya dengan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh ke depan.
“Sinergi inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota kolaborasi dan berdaya saing,” pungkasnya. []
Ketua DPRK Irwansyah Apresiasi Kafilah MTQ dan Prestasi IPM Tertinggi Kota Banda Aceh
