Politik

Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra Bongkar Dugaan Skenario Politik Singkirkan Gibran dari Pusat Kekuasaan

KETIKKABAR.com – Mantan intelijen negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, mengungkap dugaan adanya skenario politik tingkat tinggi untuk menyingkirkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dari lingkaran kekuasaan pusat.

Dugaan ini disebut berkaitan erat dengan rekam jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keraguan mendalam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkap Chandra dalam sebuah podcast eksklusif di Forum Keadilan TV. Ia menyebut isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar wacana pembagian tugas bagi seorang wakil presiden.

“Ini bukan hanya soal tugas administratif. Ada motif tersembunyi dan pola sistematis untuk menjauhkan Gibran dari pusat kekuasaan,” ujar Chandra, dikutip Rabu (16/7/2025).

Chandra memaparkan setidaknya dua motif utama di balik wacana penempatan Gibran jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta.

Pertama, sebagai strategi untuk menjauhkan Gibran dari potensi tekanan isu pemakzulan yang sempat mencuat belakangan ini.

“Kedua, ini bisa jadi bagian dari upaya memutus rantai pengaruh lingkar dalam Presiden Jokowi,” imbuhnya.

BACA JUGA:
Ade Armando Mundur dari PSI usai Terseret Kasus Video JK

Chandra menilai, Gibran kemungkinan sengaja dijauhkan dari orang-orang dekat Jokowi guna menghindari tarik-menarik kepentingan di pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo.

Di sisi lain, penempatan Gibran dalam tugas khusus juga dinilai sebagai strategi membangun citra.

“Penugasan ini juga dilihat sebagai upaya agar Gibran terlihat memiliki pekerjaan dan tugas kenegaraan yang jelas, menjawab kritik publik mengenai aktivitasnya yang dianggap kurang mendasar,” jelas Chandra.

Kolonel Chandra juga menyinggung faktor masa lalu Jokowi yang menurutnya menjadi sumber keraguan Prabowo.

“Ada keraguan dari Prabowo terkait penempatan Gibran di Papua karena latar belakang masa lalu ayahnya, Jokowi,” ungkapnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Tuduhan Jokowi Soal Agenda Politik Besar Tak Berdasar

Chandra mengklaim, Jokowi pernah membawa dokumen referendum Papua Barat ke Brisbane, Australia, pada Agustus 2014, sebelum resmi dilantik sebagai presiden.

Pertemuan Jokowi dengan akademisi Australia, Profesor Damien Kingsbury, kala itu disebut-sebut sebagai indikasi pengkhianatan, yang menurut Chandra diduga mendapat restu dari Amerika Serikat.

BACA JUGA:
Komdigi Tegaskan Hanya Lakukan Take Down Video Amien Rais, Bantah Adanya Gugatan Hukum

“Latar belakang itu membuat Prabowo ragu. Bukan hanya terhadap Gibran, tapi juga terhadap pengaruh Jokowi secara keseluruhan,” kata Chandra.

Dalam pengamatannya, Chandra turut menyoroti perubahan sikap Prabowo Subianto.

“Dulu dia overconfident, sekarang justru tampak ragu-ragu. Banyak keputusan tertunda karena tekanan, terutama dari pihak Jokowi,” ujarnya.

Keraguan itu, menurutnya, juga tercermin dalam ketidaktegasan menyikapi persoalan hukum dan kinerja para menteri.

Lebih lanjut, Chandra menyatakan pesimis jika Gibran benar-benar ditugaskan di Papua. Menurutnya, kompleksitas sosial dan ekonomi Papua serta pendekatan pembangunan yang dinilai keliru, akan menjadi hambatan besar.

Ia menyinggung proyek food estate sebagai contoh kegagalan pendekatan pembangunan yang mengabaikan peran masyarakat adat dan tanah ulayat.

“Papua itu bukan ladang eksperimen. Tanpa pemahaman dan pendekatan yang tepat, Gibran justru akan gagal total,” tegas Chandra.

Bahkan, secara terbuka, ia menyangsikan kapasitas Gibran sebagai wakil presiden.

“Gibran selama ini belum menunjukkan performa kenegaraan yang kuat. Kalau begini terus, lebih baik mundur saja,” tutupnya.[]

TERKAIT LAINNYA