KETIKKABAR.com – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah resmi Indonesia memicu gelombang penolakan dari berbagai tokoh nasional dan partai politik.
Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dan mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono menyuarakan kekhawatiran atas proyek yang digawangi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) itu. Sementara PDIP dengan tegas mendesak agar proyek tersebut dihentikan total.
Mahfud MD mengaku ide penulisan ulang sejarah sempat muncul saat dirinya masih menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo, tepatnya setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan non-yudisial bagi korban pelanggaran HAM berat.
“Pak Nadiem (saat itu Mendikbudristek) setuju, tapi saya tidak. Sejarah jangan ditulis oleh negara,” ujar Mahfud dalam program Kita Bicara di kanal YouTube-nya, Selasa (1/7/2025).
Ia menekankan pentingnya membiarkan akademisi yang menulis sejarah dengan metodologi ilmiah, bukan pemerintah yang rawan intervensi politik.
Baca juga: Tuding Jokowi Simpan Uang Haram, Amien: Ada Bunker Rahasia di Rumahnya!
Menurut Mahfud, sejarah resmi hanya perlu memuat peristiwa-peristiwa dasar yang tak menimbulkan kontroversi, seperti kemerdekaan atau pembentukan UUD. Namun, untuk tragedi besar dan politis seperti 1965, ia menilai negara sebaiknya tidak terlibat langsung dalam narasinya.
Mahfud juga mengkritik ketidakhadiran tokoh-tokoh penting seperti KH. Hasyim Asy’ari dalam buku sejarah versi Kemendikbud. “Ini melukai sejarah kita sendiri,” tegasnya.
Senada dengan Mahfud, A.M. Hendropriyono juga menolak jika sejarah ditulis oleh mereka yang terlibat langsung dalam konflik masa lalu.
“Yang nulis sejarah pasti yang menang, yang kalah hidup aja sudah syukur,” kata Hendro. Ia menyarankan agar sejarah Indonesia justru ditulis oleh akademisi dari luar negeri, seperti dari Belanda, demi objektivitas dan metode ilmiah yang lebih netral.
Sebagai contoh, ia menyebut penemuan sejarah Borobudur tak lepas dari penelitian arkeolog Belanda. “Tanpa mereka, kita cuma dengar cerita rakyat yang tidak ilmiah,” ucapnya.
Suara keras juga datang dari politik. PDIP melalui Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, meminta proyek ini dihentikan sepenuhnya, bukan sekadar ditunda.
“Sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang. Setop penulisan ulang sejarah ini!” tegas Esti di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan (30/6/2025). Menurutnya, semakin banyak gejolak muncul, bahkan sebelum proyek tersebut selesai.
PDIP juga menyoroti mundurnya sejumlah sejarawan dari tim bentukan pemerintah karena perbedaan visi. Esti khawatir sejarah yang dihasilkan justru menyimpang dari fakta dan kepentingan publik.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menyatakan proyek penulisan ulang sejarah ditarget rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Namun, saat dimintai tanggapan atas desakan PDIP dan kritik publik, Fadli memilih bungkam.[]
