KETIKKABAR.com – Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Langkah ini diambil demi menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah:
PT Anugerah Surya Pratama
PT Nurham
PT Mulia Raymond Perkasa
PT Kawei Sejahtera Mining
“Keempatnya tidak lolos Amdal, gagal penuhi RKAB, dan sebagian wilayah konsesi mereka masuk kawasan Geopark,” kata Bahlil, Selasa (10/6/2025).
Baca Juga: Raja Ampat Terancam Rusak, Prabowo Perintahkan Pencabutan Izin Tambang!
Menurut Bahlil, keputusan ini berdasarkan:
Aspek lingkungan hidup
Pertimbangan teknis (masuk kawasan Geopark)
Keputusan rapat terbatas bersama Presiden, yang mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
Meski IUP keempat perusahaan tersebut diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai Geopark, Bahlil menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo sudah tepat demi masa depan pariwisata Indonesia.
“Presiden ingin Raja Ampat jadi wisata dunia dan dilindungi untuk keberlanjutan negara kita,” ujarnya.
PT Gag Nikel Masih Beroperasi, Tapi Diawasi Ketat
Satu-satunya perusahaan yang tidak dicabut izinnya adalah PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), yang telah beroperasi sejak 2018.
Dari total 13.136 hektare konsesi, hanya 260 hektare yang dibuka, dan lebih dari 130 hektare telah direklamasi.
“Lautnya tidak tercemar. Dari 260 hektare yang dibuka, 130 hektare sudah direklamasi, dan 54 hektare dikembalikan ke negara,” ujar Bahlil.
Meski masih boleh beroperasi, PT Gag Nikel akan berada dalam pengawasan khusus pemerintah.
“Amdalnya harus ketat, reklamasi harus berjalan. Tidak boleh merusak terumbu karang,” tegasnya.[]
