KETIKKABAR.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz atau pembangkit listrik Teheran akan diserang.
Militer Iran mengancam menutup sepenuhnya Selat Hormuz jika AS menargetkan pembangkit listrik negara republik Islam tersebut.
Dilansir AFP, Senin (23/3/2026), Trump telah memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali selat tersebut yang secara efektif telah ditutup sejak dimulainya perang yang dipicu pada 28 Februari oleh pemboman AS-Israel terhadap Iran.
Perang tersebut sejak itu telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, dengan Iran menanggapi serangan drone dan rudal terhadap Israel dan kepentingan AS di kawasan tersebut.
“Jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilaksanakan… Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya, dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali,” kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah.
Militer mengatakan mereka juga akan menyerang “pembangkit listrik, energi, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” Israel, bersama dengan pembangkit listrik di negara-negara regional yang menampung pangkalan AS dan perusahaan dengan pemegang saham AS.
Ditambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan diambil “untuk membela negara kita dan kepentingan bangsa kita”.
Lalu lintas melalui Selat Hormuz—yang biasanya dilalui oleh sekitar 20 persen minyak mentah dan gas alam cair dunia—telah hampir terhenti sejak awal perang.
Sejumlah kecil kapal yang mampu melewatinya hanya sekitar lima persen dari volume sebelum perang, menurut perusahaan analisis Kpler.
Pasukan Iran telah menyerang beberapa kapal, dengan mengatakan bahwa mereka gagal mengindahkan “peringatan” untuk tidak melewati jalur air tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah mengizinkan beberapa kapal dari negara-negara yang dianggapnya bersahabat untuk lewat, sambil memperingatkan bahwa mereka akan memblokir kapal dari negara-negara yang menurut mereka telah bergabung dalam “agresi” terhadapnya.
Parlemen Iran sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan bea masuk pada pelayaran melalui selat tersebut, dengan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa lalu lintas maritim “tidak akan kembali ke status sebelum perang”. []
