KETIKKABAR.com – Kembalinya empat pulau dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke wilayah administrasi Aceh dinilai tak lepas dari tekanan publik yang masif, baik lewat aksi unjuk rasa maupun gelombang viral di media sosial.
“Negara baru bertindak setelah tekanan publik menguat,” tegas praktisi hukum dan advokat, Luhut Parlinggoman Siahaan, Selasa, 17 Juni 2025.
Meski mengkritik keterlambatan negara, Luhut tetap mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai sebagai langkah korektif atas kekeliruan administratif yang telah menimbulkan keresahan di Aceh.
Baca juga: Prabowo Ketuk Palu! Empat Pulau Resmi Milik Aceh
Empat pulau yang disengketakan—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil—dikatakan Luhut, sempat salah dicatat masuk wilayah Sumut sejak 2008 akibat kesalahan data.
“Ini mencerminkan lemahnya sistem deteksi dini negara dalam soal wilayah dan identitas masyarakat lokal,” ujar Luhut.
Ia menekankan bahwa keadilan seharusnya tidak bergantung pada seberapa ramai suatu isu di jagat maya.
“Dalam negara hukum yang sehat, keadilan tidak boleh bergantung pada viral atau tidaknya sebuah masalah. Ketika rakyat harus berteriak keras dulu untuk didengar, itu tanda kegagalan negara dalam mendengarkan sejak awal,” tegasnya.
Baca juga: Empat Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh! Ini Ulasan Mendagri
Sebagai mantan Ketua Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Luhut juga menilai, polemik ini harus menjadi tamparan bagi pemerintah agar tidak menjadikan opini publik sebagai satu-satunya kompas pengambilan keputusan.
“Rakyat berhak atas keadilan—baik dalam senyap maupun dalam sorotan. Kasus ini membuktikan satu hal dengan jelas: no viral, no justice,” tutupnya.[]
